Karangtarunanews.com – SUKABUMI, Insiden seorang ibu baru lahiran di Desa Bangbayang, Kecamatan Tegalbuleud, yang terpaksa ditandu warga sejauh sekitar 4 kilometer akibat pendarahan pasca melahirkan karena akses jalan rusak parah, telah mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, memastikan bahwa ruas jalan Kabupaten Cibugel–Bangbayang yang mengalami kerusakan parah telah masuk dalam pantauan khusus dan akan segera dilakukan intervensi. Namun, skala dan luasnya penanganan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
“Akan segera diintervensi, hanya saja volume dan panjang penanganan nantinya tergantung pada anggaran yang tersedia,” ujar Uus.
Menurutnya, penentuan prioritas pembangunan jalan di Kabupaten Sukabumi mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta kriteria tingkat kerusakan. Ruas jalan yang menghambat akses vital seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat akan mendapat perhatian utama.
“Sangat krusial dan tingkat kerusakan yang berdampak langsung pada kegiatan masyarakat, seperti ekonomi dan kesehatan, akan menjadi skala prioritas utama dalam penanganan,” tambahnya.
Uus juga mengungkapkan tantangan besar terkait pembiayaan infrastruktur jalan. Berdasarkan kajian teknis, untuk membuat seluruh jalan kabupaten di Sukabumi dalam kondisi mantap dibutuhkan dana mencapai Rp 1,3 triliun, angka yang jauh melampaui kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini.
“Kami terus berusaha mendapatkan bantuan alokasi dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat. Bupati telah menginstruksikan untuk segera menginventarisasi dan melakukan kajian mendalam terkait jalan-jalan yang mendesak. Jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten akan sangat berat,” jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyatakan bahwa ruas jalan Cibugel–Bangbayang termasuk dalam kategori yang mendesak untuk segera ditangani. Namun, upaya perbaikan dihadapkan pada kendala keterbatasan fiskal daerah, terutama setelah adanya pemangkasan anggaran yang berdampak pada penanganan perbaikan infrastruktur.
“Kita akan melihat potensi dan melakukan kajian kembali dari sisi prioritas dan ketersediaan anggaran. Memang ada keterbatasan dan pemangkasan anggaran saat ini yang perlu kita sesuaikan,” ungkap Budi.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran agar perbaikan jalan di wilayah Tegalbuleud tidak tergeser dari jadwal prioritas.
“Semoga di tahun 2026 anggarannya tersedia untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Sebelumnya di ruas tersebut sebenarnya sudah pernah dilakukan penanganan perbaikan, namun perlu tindakan lebih komprehensif untuk menjamin akses yang aman,” pungkasnya.
RED/TIM
